Jerat Mematikan Bunga aplikasi pinjaman online legal

Yesi Lia (25 tahun) kemungkinan tidak pernah menduga aplikasi pinjaman online legal menjadi bumerang untuk profesinya. Masalah hutang yang umumnya jadi permasalahan individu dan tidak diobral, mendadak dijumpai hampir semua mitranya.

Ia dikejar-kejar penagih, bahkan juga dibuat malu bukan main karena semua contact di hpnya, terhitung bos dan rekanan kerjanya, turut terima pernyataan masalah ketertinggalan pembayaran hutang.

Tidak sampai di sana, penagih aplikasi pinjaman online legal menebarkan beberapa foto Lia, begitu dia biasa dipanggil, ke semua contact lewat program pesan instant WhatsApp.

“Itu hutangnya Rp602 ribu, ditransfer Rp420 ribu. Tenor satu minggu. Saya telat 2 hari, karena penghasilan saya telat masuk. Ampun, saya malu sekali. Pengalaman buruk, saya kapok,” Lia menjelaskan pengalaman jeleknya.

Saat sebelum kejadian itu terjadi, tenaga pemasar mobil merk asal Jepang itu dekat dengan aplikasi pinjaman online legal. Justru, dia mempunyai beberapa program untuk berutang.

“Karena kedesak, terus gampang (prosesnya) hanya kasih KTP. Eh jadi banyak,” tutur Lia.

Lia akui ajukan empat aplikasi pinjaman online. Keempatnya memberikan penawaran berbeda.

“Bunganya memang besar tetapi berbeda-beda. Ada yang pinjam Rp800 ribu, saya terimanya seputar Rp500 ribu-an, dengan tenor 14 hari. Ada yang pinjam Rp500 ribu, balikin-nya nyaris Rp1 juta,” kata Lia.

Narasi berlainan tiba dari Faisal (41 tahun), seorang pengemudi ojek online. Dia akui telah 3x ajukan aplikasi pinjaman online legal dan hampir tidak memiliki masalah karena selalu on time saat bayar. Karena rekam tapak jejaknya yang bagus itu, seringkali dia mendapatkan penawaran kembali dan kembali.

“Saya pinjam umumnya Rp200 ribu. Terbanyak pernah Rp300 ribu. Buat modal membeli bensin dan makan. Tenornya biasa mengambil satu minggu atau 10 hari paling lama. Tetapi, lama-lama saya baru sadar, kok saya rugi sekali ya balikkan duitnya dapat Rp300 ribu sampai Rp450 ribu,” katanya.

Apa lagi, dia meneruskan kerap dengar narasi miring beberapa rekannya yang dibikin malu penagih aplikasi pinjaman online legal saat telat bayar.

“Dibanding karena uang begitu, saya malu, saya jadi takut. Mending sekaligus tak perlu, saya stop dech,” kata Faisal.

Cerita-kisah masalah jerat bunga aplikasi pinjaman online legal memang dekat di telinga warga Indonesia minimal dalam 2 tahun terakhir.

Tehnologi digital mendatangkan gelombang disrupsi di beberapa baris, tidak kecuali masalah pinjam-meminjam. Beberapa produk keuangan seperti hutang yang dulu jadi garapan terbatas lembaga keuangan seperti bank atau multifinance, sekarang gampang diketemukan bersamaan dengan tumbuh suburnya tehnologi keuangan atau fintech.

Semenjak keberadaannya pada 2016, bidang ini selalu berkembang dan tetap jadi bintang sampai sekarang ini.

Apa lagi, fintech sanggup menyederhanakan proses transaksi bisnis. Tidak perlu repot ke bank dan bawa semua syarat untuk sekedar buka rekening, membayar, atau berutang.

Karena argumen itu, bidang fintech bergerak benar-benar aktif. Karena sangat aktifnya, seringkali pengembangan membelakangi peraturan. Bahkan juga, dua wasit industri ini, Bank Indonesia (BI) dan Kewenangan Layanan Keuangan (OJK), akui tidak ingin kebanyakan ketentuan dan janji menjaga perubahan fintech dengan bermacam peraturan.

Bidang fintech yang berbeda di antara satu sama yang lain melahirkan bermacam ketentuan ini. BI dan OJK juga mengelompokkan fintech berdasar tipe upayanya.

Pertama, Crowdfunding dan Peer to Peer (P2P) Lending. Fintech ini layani tatap muka di antara pencarian utang dengan pemberi utang pada sebuah basis. Ke-2 , Payment, Clearing, dan Settlement. Fintech ini memberi service mekanisme pembayaran baik yang diadakan oleh perbankan atau BI.

Ke-3 , pasar aggregator, portal yang mengumpulkan bermacam info service keuangan untuk dihidangkan ke warga, dan ke-4, management resiko dan investasi.

Secara simpel, fintech tipe ini sebagai perencana keuangan digital yang bakal menolong warga ketahui keadaan, dan rencana keuangan secara gampang.

Dari demikian tipe fintech itu, P2P Lending menjadi yang paling disorot akhir-akhir ini. Usaha kontan loan sendiri jadi yang terbanyak digunakan warga. Bahkan juga, ramai praktek semacam dari fintech abal-abal alias tidak berijin sering berbuntut permasalahan.

Itu mengapa di awal perubahannya, sempat pernah ada kasus bunuh diri karena korban tidak mampu bayar aplikasi pinjaman online legal.

Fintech P2P Lending secara tidak langsung mengumpulkan dana warga, selanjutnya salurkannya ke warga berbentuk utang atau banyak dikenali sebagai aplikasi pinjaman online legal.

Peranan intermediary (mediator) itu serupa praktek bank umum. Namun, fintech dilarang mengumpulkan dana dari warga langsung dan mengendapkannya lebih dari 2 hari. Itu juga, dana yang digabungkan cuman bisa diendapkan melalui escrow akun.

Berbicara utang, memang tidak komplet bila tidak mengulas bunga. Tahun kemarin, ada banyak fintech yang mengakui mengaplikasikan bunga satu % setiap hari. Bunga itu bahkan juga di-claim yang paling rendah.

Pikirkan bila Anda pinjam sepanjang 30 hari, karena itu Anda bayar bunga sejumlah 30 %. Contoh, bila Anda pinjam Rp1 juta. Bermakna, Anda harus bayar sekurang-kurangnya Rp1,33 juta sampai satu bulan di depan.

Terakhir, melalui Federasi Fintech Permodalan Bersama Indonesia (AFPI), beberapa aktor industri fintech P2P Lending setuju tawarkan bunga optimal 0,8 % setiap hari dengan penumpukan denda optimal tidak lebih dari nilai utang.

Meskipun begitu, tetap jumlah itu jangan diremehkan.

Perhitungannya ini, bila Anda pinjam Rp1 juta dengan bunga 0,8 % untuk tenor 30 hari. Bermakna, Anda harus bayar bunga 24 % atau seputar Rp1.250.000.

Bandingkan bila Anda memakai kartu credit, bunga optimal yang ditata BI ialah 2,25 % /bulan atau 26,95 /tahun. Maknanya, jika memakai anggapan utang Rp1 juta, bunga yang perlu Anda bayar dalam sebulan cuman Rp22.500.

Sementara, untuk Credit Tanpa Jaminan (KTA) dari bank umum, bunganya bervariatif dimulai dari kurang dari 1 % sampai 2 % /bulan.

Ketua Umum Federasi Fintech Indonesia (Aftech) Niki Santo Mulia mengutarakan referensi bunga fintech sebenarnya tidak berbeda jauh dengan referensi bunga bank umum. Konsepnya, bunga meliputi premi resiko dan ongkos.

“Benchmark-nya dari bank ,” papar ia.

Di bank umum, bunga yang dijajakan ke nasabah merujuk ke Suku Bunga Dasar Credit (SBDK). Rerata SBDK per Maret 2019 untuk fragmen konsumsi non-Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bervariatif dimulai dari 8,98 % sampai 15,75 % /tahun.

SBDK ini sebagai suku bunga dasar paling rendah yang dibanderol satu bank. Tetapi, berharap dikenang, SBDK belum hitung premi resiko yang besarannya tergantung penilaian bank pada resiko masing-masing debitur.

Director of Ritel dan SME Business Bank Commonwealth Rustini Dewi menjelaskan bank akan menimbang faktor-faktor sebagai dasar penetapan bunga, tetapi tak terbatas pada suku bunga referensi BI, dan keadaan likuiditas perbankan, tingkat profile resiko calon debitur, dan ongkos seperti ongkos dana dan operasional.

“Disamping itu, bank selalu menimbang keadaan pasar dalam tentukan suku bunga cicilannya. Penetapan bunga dilaksanakan dengan masih merujuk pada konsep transparan pada customer yang dipantau oleh OJK,” tambah Rustini.

Kepala Ekonom BCA David Sumual menerangkan bunga bank satu dengan bank lain tentu saja berlainan. Biasanya bank besar tawarkan bunga lebih rendah. Kebalikannya, bank kecil akan mengambil bunga semakin tinggi. Seterusnya, suku bunga itu juga berlainan tergantung alokasinya.

Dia memberikan contoh, fragmen credit modal kerja (KMK) pasti berlainan dengan fragmen credit konsumsi dan investasi. Antara ke-3 nya, fragmen credit konsumsi tawarkan bunga tertinggi.

OJK juga memantau bunga-bunga yang dijajakan bank ke nasabah. Maknanya, bank tidak dapat ‘seenak jidat’ menetapkan bunga setinggi langit.

“Nach, jika fintech dibanding dengan bank pasti (bunganya) tinggi. Tapi kan, ada keunggulan dan kekurangannya semasing. Bagus saat ini telah ditata batasan paling tingginya. Walau masih tinggi lumrah lah, karena mereka resikonya juga tinggi,” terangnya.

Kepala Ekonom BTN Winang Budoyo menjelaskan bunga tinggi di aplikasi pinjaman online legal karena utang diberi tanpa agunan. Maknanya, resiko pemberi utang tidak memperoleh uangnya kembali semakin tinggi. Memang, bank umum juga sering mempunyai produk credit tanpa agunan, tetapi prosesnya lebih ketat dan berhati-hati. Berlainan dengan aplikasi pinjaman online legal yang lebih kendur.

“Saya anggap berapa saja bunga yang dibanderol di fintech, yang akan datang harus tetap ada regulator yang dapat memberi rambu-rambu. Disamping itu, fintech harus terbuka. Karena, bunga benar-benar terkait dengan kekuatan bayar nasabah. Penduduknya harus juga dididik,” pungkasnya.

Setuju Awasi Bunga

Wakil Ketua Umum AFPI Sunu Widyatmoko tidak menguraikan susunan bunga aplikasi pinjaman online legal. Tetapi, dia memperjelas jika bunga aplikasi pinjaman online legal terbatasi sebesar 0,8 % setiap hari seperti persetujuan aktor. Persetujuan itu tercantum pada kaidah antar aktor usaha.

“Di P2P Lending, orang yang punyai uang dapat pilih memberi dananya ke peminjam dengan bunga demikian. Makin tinggi resikonya, makin tinggi bunganya. Jika di kontan loan serupa. Kelak ada ongkos dari lender (pemberi pinjaman), ongkos dari basis dan administrasi atau ongkos transaksi bisnis. Tapi, semua terbatasi optimal 0,8 %,” ucapnya.

Direktur Penataan, Hal pemberian izin, dan Pemantauan OJK Hendrikus Passagi benarkan jika aktor usaha menghasilkan kaidah yang keliru satu didalamnya adalah menetapkan bunga optimal aplikasi pinjaman online legal sebesar 0,8 %. Hitung-hitungan itu diinisiasi oleh aktor berdasar resiko dan ongkos yang muncul.

Itu juga, ikat ia, penumpukan denda optimal sejumlah 100 % dari nilai dasar. Bukan hanya itu, aktor cuman bisa meminta optimal dalam kurun waktu 90 hari.

“Hingga, semua ongkos yang muncul, bunga dan denda, jangan nilainya lebih dari nilai utang. Misalkan, pinjam 1 juta, karena itu optimal dibayarkan Rp2 juta,” katanya.

CEO Finmas Peter Lydian Sutiono mengatakan sebenarnya tidak semua fintech menetapkan bunga 0,8 % setiap hari. Toh, angka itu hanya jadi referensi batasan paling tinggi bunga yang dapat diberi aktor ke nasabah.

Di Finmas, misalkan, dia mengakui tawarkan bunga 9,95 % /bulan, plus ongkos pemrosesan (processing fee) sejumlah 5 %. Maknanya, keseluruhan bunga yang dibayar nasabah hanya 14,95 % /bulan atau rerata, seputar 0,50 % setiap hari.

“Ingat, kami (fintech) tidak dibolehkan cari keuntungan dari bunga. Karena itu, kami punyai processing fee. Apalagi, bunga itu untuk warga dari warga, karena bunga balik ke investor (lender), tidak untuk kami basis,” tegas ia.

Di Uang Rekan, CEO sekalian Co-Founder Aidil Zulkifli bahkan juga menyebutkan platform-nya tidak mengambil bunga. Tetapi, ongkos service. Ongkos service itu meliputi beberapa elemen ongkos.

Ongkos itu terbagi dalam suku bunga pemberi utang sejumlah 15 %, ongkos credit yang mencakup assesment resiko, mitigasi resiko, resiko hukum, dan penagihan sejumlah 50 %, ongkos operasional 15 %, terhitung komisi untuk plafform pelaksana 20 %.

Adapun, ongkos service yang ditujukan dibanderol sebesar 0,8 % setiap hari. Ongkos itu berlaku untuk peminjam yang baru pertama kalinya ajukan utang.

“Untuk peminjam yang lakukan utang berulang-ulang, mereka mendapatkan ongkos service yang lebih rendah,” papar Aidil.

Berhati-hati aplikasi pinjaman online Ilegal

Untuk industri Service Pinjam Pinjam Uang Berbasiskan Tehnologi Info (LPMUBTI), terutamanya yang bergerak di fragmen credit micro tanpa jaminan, Aidil menyebutkan ongkos service sebagai refleksi dari tingkat resiko untuk pemberi utang.

Karena, fragmen ini sebagai warga golong underserved (belum terlayani oleh layanan keuangan resmi). Maknanya, mereka tidak mempunyai reputasi credit sebagai parameter kelaikan dalam terima credit.

Karena itu, inovasi memakai tehnologi datang dengan pangkalan sumber data yang selanjutnya dibuat jadi score credit. Score itu tadi yang tentukan kelaikan seorang terima utang.

“Info ini yang kami beri ke calon pemberi utang, hingga mereka bisa membuat keputusan semakin nyaman dan tepat. Berdasar beberapa hal itu kami mengaplikasikan ongkos service,” tambah Aidil.

Jika ramai penawaran aplikasi pinjaman online legal dengan iming-iming bunga rendah, dia memandang sebenarnya dari hasil ‘discounting’ profile resiko dari calon peminjam semata-mata. Praktek semacam ini selanjutnya malah akan bikin rugi penopang kebutuhan didalamnya.

Lebih bahaya kembali, bila penawaran aplikasi pinjaman online legal tiba dari fintech ilegal. Walau, tidak bisa ditolak, keperluan yang tinggi dalam masyarakat jadi salah satunya aspek terpenting tumbuh suburnya fintech-fintech ilegal.

Berdasar data OJK, sekitar 144 perusahaan fintech P2P Lending tidak berijin sampai April 2019. Angka ini menambahkan panjang daftar fintech abal-abal jadi 947 substansi yang sukses disisir OJK semenjak 2017 lalu.

“Mereka selanjutnya bekerja seperti fintech tercatat biasanya, melalui program, tidak mempunyai alamat kantor yang pasti, dan menetapkan bunga tinggi. Warga pun tidak jeli pilih, dan saat jadi masalah baru mengetahui jika rupanya ilegal,” lebih Sunu Widyatmoko.

Sekedar mengingati, awalnya Instansi Kontribusi Hukum (LBH) Jakarta menulis terima 3.000 aduan berkaitan pelanggaran yang dilaksanakan aplikasi pinjaman online legal sampai tahun akhir kemarin.

Salah satunya, penekanan dalam penagihan hutang dengan mengungkapkan data personal sampai penghinaan seksual. Bahkan juga, sempat pernah terjadi kasus pengemudi taksi bunuh diri karena terlilit aplikasi pinjaman online legal.

Tetapi, sayang, Sunu mengatakan LBH tidak melaunching urutan lengkap penyuplai layanan aplikasi pinjaman online legal yang memiliki masalah. Hingga, dia tidak dapat pastikan pelanggaran dilaksanakan oleh penyuplai layanan yang tercatat dalam federasi, maupun instansi yang tercatat dan dipantau OJK.

Menurut Hendrikus Passagi, langkah terbaik untuk warga ketahui fintech ilegal atau mungkin tidak dengan mengecek nama penyuplai layanan di website sah OJK.

“Bila tercatat, semestinya ketentuan mainnya terang ya. Jika yang legal memiliki masalah, silahkan adukan ke kami,” tutur Hendrikus.

Leave a Comment